KOMISI III DPR RI SOROTI ALIRAN DANA PEMBUATAN SIM, BPKB DAN DENDA TILANV
Komisi III DPR RI menyoroti aliran dana dari pembuatan SIM dan denda tilang yang selama ini dipertanyakan transparansinya. Dalam rapat kerja bersama, isu akuntabilitas pengelolaan dana publik kembali menjadi perhatian, khususnya dana yang berasal langsung dari masyarakat. Dalam rapat tersebut, Kapolri Jenderal Sigit menyampaikan bahwa dana dari SIM dan tilang digunakan untuk mendukung biaya operasional anggota, dan menurutnya jumlah tersebut bahkan masih belum mencukupi kebutuhan. Pernyataan ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak pihak menilai perlunya audit yang lebih terbuka dan transparan agar penggunaan anggaran bisa dipahami secara jelas serta menghindari munculnya kecurigaan publik. Diskusi ini membuka ruang penting bagi peningkatan transparansi dan reformasi dalam pengelolaan dana negara, terutama yang bersumber dari pelayanan kepada masyarakat. #DPRRI #KomisiIII #Polri #Kapolri #SIM #Tilang #Transparansi #DanaPublik #Akuntabilitas #ReformasiPolri #Is...