Dugaan Korupsi Video Profil Desa, Ini Penjelasan Kejari Karo

Dugaan Korupsi Video Profil Desa, Ini Penjelasan Kejari Karo

Dugaan Korupsi Video Profil Desa, Ini Penjelasan Kejari Karo

Tonton Video Lengkap di Bawah Ini

Klik play untuk menonton video lengkap.

Dona Martinus Sebayang akhirnya angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa yang melibatkan videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo. Kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 202 juta, berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Inspektorat daerah. 📌 Pekerjaan Tidak Sesuai Rencana Dona menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan Amsal tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dokumen penawaran. Dalam proposal awal, proyek tersebut bernilai Rp 30 juta dengan durasi pengerjaan selama 30 hari. Namun dalam praktiknya, pekerjaan hanya dilakukan dalam waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Meski demikian, pembayaran tetap diterima secara penuh (100%). Hal ini dinilai melanggar aturan pengadaan barang dan jasa di desa. 🔍 Dugaan Mark Up lewat Double Item Dalam penyusunan anggaran, ditemukan adanya pengulangan item pekerjaan (double item). Biaya “produksi video desain” tercantum sebesar Rp 9 juta. Namun, masih ditambah lagi dengan rincian editing, cutting, dan dubbing masing-masing Rp 1 juta. Padahal, menurut ahli, ketiga proses tersebut merupakan bagian dari satu paket produksi video, sehingga dianggap sebagai bentuk penggelembungan anggaran. 💸 Biaya Talent Diduga Fiktif Selain itu, Amsal juga meminta anggaran Rp 4 juta untuk biaya talent. Namun, dalam pelaksanaannya, kepala desa dan perangkat desa yang tampil dalam video tidak menerima pembayaran tersebut. Kondisi ini membuat biaya tersebut dinilai sebagai pengeluaran fiktif karena tidak benar-benar direalisasikan. 🎥 Sewa Peralatan Tidak Sesuai Fakta Dalam RAB, tercatat penyewaan: 3 unit kamera selama 30 hari 1 unit drone selama 10 hari Namun hasil penyelidikan menunjukkan bahwa proses pengambilan gambar hanya berlangsung 3–4 hari, bahkan penggunaan drone hanya sekitar satu hari. Perbedaan signifikan antara rencana dan pelaksanaan ini menjadi salah satu dasar dugaan mark up anggaran. Kasus ini masih bergulir di persidangan dan menjadi perhatian publik di daerah.

#kasusvideo #korupsi